Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya menggenjot produksi dan pendapatan nelayan termasuk mengembangkan wirausaha mandiri melalui strategi Industrialisasi Kelautan dan Perikanan.
Melalui industrialisasi ini, nelayan, pembudidaya ikan, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, sekaligus membangun sistem produksi yang modern dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir untuk memasok kebutuhan akan konsumsi ikan di pasar domestik, dan mengembangkan komoditas perikanan unggulan untuk dipasarkan di pasar internasional.
Hal itu disampaika Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) terpadu Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) di Bandung, Selasa (13/3).
“Industrialisasi perikanan diharapkan mampu mengokohkan struktur usaha perikanan nasional, yang membawa multiplier effect sebagai prime mover perekonomian nasional, antara lain berupa pengembangan industri galangan kapal dan industri pakan,”kata Menteri yang akrab disapa Cicip itu.
Selain itu pula, melalui strategi Industrialiasi KP dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat luas sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar, serta masyarakat dan pelaku.
“Diperlukan strategi yang lebih produktif dan kreatif, yakni dengan pengembangan komoditas unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing yang berorientasi pasar, pengembangan sentra produksi dan pengolahan, infrastruktur pendukung industrialisasi, serta pengembangan iptek dan penguatan sumber daya manusia”, ujarnya.
Menurut Sharif, kebijakan industrialisasi merupakan langkah transformatif dan terobosan bukan merupakan upaya terpisah dari kebijakan lain atau kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan upaya terintegrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pencapaian tujuan dimaksud.
Terkait dengan upaya tersebut, perlunya keterpaduan dan kerja sama yang saling mendukung dari Unit Eselon I pendukung di pusat, khususnya DJPT, Dirjen P2HP dan BKIPM dalam meningkatkan produksi ikan serta menjaga mutu ikan hasil tangkapan sehingga tingkat mutu, nilai jual, dan nilai tambahnya menjadi tinggi.
Oleh karena itu, koordinasi dan sinergi menjadi kata kunci bagi terlaksananya pembangunan untuk mengakselersi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Dalam kaitan itu, industrialisasi perikanan tangkap berbasis tiga komoditas, yakni tuna, tongkol, dan cakalang (TTC) akan menjadi percontohan di tingkat nasional.
“Industrialisasi yang berbasis komoditas TTC ini mempunyai nilai sangat strategis, mengingat TTC telah menjadi komoditas utama perikanan dunia dan menyerap banyak tenaga kerja,”ungkap Sharif.
Di samping itu, untuk perikanan tangkap dikedepankan pula penyediaan bahan baku industri pemindangan yang memiliki pangsa pasar besar di pasar domestik.
Berbagai fokus aktivitas direncanakan oleh DJPT untuk merealisasikan industrialisasi tersebut. Pertama, khusus untuk pengentasan kemiskinan nelayan memberikan bantuan sosial berupa Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Perikanan Tangkap kepada 3.700 kelompok di 288 kab/kota yang senilai total Rp 370 miliar.
Kedua, pengembangan Minapolitan pada 20 lokasi minapolitan.
Ketiga, pemberdayaan nelayan yang ditempuh dengan beberapa langkah, yang diantaranya sertifikasi hak atas tanah nelayan sebanyak 18 ribu, pembuatan rumah ikan di 45 lokasi, dll.
Keempat, pengembangan industri perikanan tangkap di lima lokasi percontohan. Kelima, percontohan BBG beserta tabung sebanyak 200 unit (Pasuruan dan DKI Jakarta).
Keenam, Pembangunan fisik pelabuhan di 22 UPT, termasuk pengembangan pelabuhan perikanan melalui PHLN di tiga UPT.
Dan terakhir, pembinaan dan pengembangan 28 lokasi pelabuhan perikanan, termasuk di lingkar luar, wilayah perbatasan dan daerah pasca bencana.
Sementara mengenai kenaikan harga BBM, KKP menyiapkan berbagai program bantuan untuk membantu para nelayan mengantisipasi dampak dari kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
KKP akan mendorong armada perikanan untuk menetapkan sistem inti-plasma dan menggunakan alat tangkap hemat BBM seperti rumpon, bio fuel dan electrical power serta mengupayakan mengkonversi bahan bakar solar ke BBG sebagai alternatif dari kenaikan harga solar.
”Oleh karena itu kami akan bekerja sama dengan Kementerian ESDM dalam mengatur pasokan gas sehingga kelancaran pasokan gas bagi nelayan dapat terjamin,” jelas Sharif.
Lebih lanjut, Sharif mengatakan bahwa Ditjen P2HP akan diarahkan menjadi prime mover dalam mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing baik di pasar domestik maupun internasional, sehingga produk yang dihasilkan dapat diterima dan diminati oleh konsumen baik di dalam maupun di luar negeri, dengan jaminan produk yang berkualitas, aman, jumlah sesuai dengan kebutuhan dan kontinu, serta harga dan kemasan yang menarik.
Tentunya hal ini dapat terwujud apabila didukung dengan jaminan ketersediaan bahan baku dengan sistem jaringan dan distribusi pemasaran yang baik.
Salah satu upaya yang harus dilaksanakan adalah melalui pengembangan Sistem Logistik Ikan Nasional.
Pada tahun ini Dirjen P2HP akan mensinergikan program peningkatan daya saing produk perikanan melalui pengembangan dan pembinaan 179 Unit Pengolahan Ikan (UPI), menargetkan bantuan sosial berupa PUMP kepada 1.500 Poklahasar, pembangunan 36 unit pabrik es dan 30 unit cold storage, pengadaan 300 paket saran sistem rantai dingin di lokasi PKN dan pembangunan Rumah Kemasan di enam lokasi.
Untuk mendukung sarana pemasaran bergerak Dirjen P2HP akan melakukan pengadaan sebanyak 300 unit roda tiga berinsulasi dan pengadaan tujuh unit roda empat serta 10 unit mobil ATI.
Sementara itu, BKIPM akan mendukung pelaksanaan industrialisasi Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam bidang food safety dan bio-security dari hulu sampai hilir.
Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui sertifikasi kesehatan ekspor, pengendalian impor hasil perikanan, dan membangun kerjasama dengan negara mitra melalui MRA/MOU serta peningkatan kualitas layanan ISO 9001.
Selain itu, BKIPM akan meningkatkan kapasitas tata laksana instalasi dan labotarium, mengembangkan IPI (In process Inspection) di UPI serta Penerapan National Single Window (NSW) di tujuh lokasi.[LensaIndo]
Editor: Mohammad Ridwan
