Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) terkait pemantapan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2012 digelar di ruang pertemuan Sabha Dyaksa Kabupaten Lamongan, kemarin (8/3). Sekretaris Daerah (Sekda) Yuhronur Efendi mengatakan telah menganggarkan sebesar Rp 127 miliar ADD di tahun ini. Pihaknya berpesan agar dana tersebut bisa dikonsentrasikan salah satunya untuk masalah infrastruktur jalan sehingga mempunyai nilai tambah.
“Kita jangan sampai menutup mata bahwa tantangan mendesak saat ini adalah terkait infrastruktur. Masalah ini saya harapkan harus diketahui bersama semua penyelenggara pemerintahan di Lamongan serta harus terutama bisa menggerakkan Kasi Ekbang dan Kasi PMD yang ada di kecamatan. Sehingga nyambung apa yang menjadi pemikiran Pemkab dan apa yang harus dilaksanakan aparat,” kata Yuhronur dalam sambutannya yang didampingi oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Lamongan MS. Heruwidi.
Yuhronur menjelaskan, kapasitas APBD Lamongan sebesar Rp 1,385 trilyun. Ada sekitar Rp 400-500 miliar untuk belanja langsung/belanja pembangunan. dan Rp 127 miliar diantaranya di alokasikan untuk infrastruktur jalan. “Harus diakui memang sulit untuk bisa membuat semua jalan di Lamongan bisa mulus. Karena ada bermacam kondisi jalan dengan berbagai jenis topografi tanah sehingga kita harus efisien menggunakan dana itu,” jelentrehnya.
Jalan kabupaten yang notabene adalah poros strategis itu sekitar sepanjang 346 kilometer, 57 persen-nya bisa dilewati dan sisanya tidak layak. Apalagi di jalan poros desa malah lebih banyak lagi, sepanjang sekitar 746 kilometer, 64 persen-nya lumayan. “Ini fakta yang harus kita hadapi dan pemerintah di tingkat kecamatan itu harus bisa mengkomunikasikan masalah ini kepada masyarakat dengan baik,” ujarnya.
Harapan dia, di tahun 2012 ini sebanyak 80 persen jalan bisa tercapai dalam kondisi yang baik. “Memang kita mengharapkan secara kuantitas yaitu panjang ruas jalan yang layak untuk dilalui tercapai. Meskipun secara kualitas belum bisa karena anggarannya belum mencukupi dan mesti dibagi untuk yang lain. Yang penting jalan itu bisa dilalui dengan baik/wajar terlebih dahulu,” katanya.
Dia juga menambahkan, dana-dana yang sudah digulirkan desa-desa tersebut selama ini mampu menjadi membangkitan perekonomian di Lamongan. Dana tersebut baik dalam bentuk APBD, ADD, PNPM, maupun Gemerlap. “Kami harapkan menjadi rangsangan pertumbuhan ekonomi di desa-desa, “ imbuhnya.
Dari tahun ke tahun pertumbuhan ekonomi Lamongan terus naik. Yakni mencapai 6,89 persen di tahun 2010 dan di tahun 2011 sebesar 7,08 persen. Namun pendapatan perkapitanya rendah yaitu Rp 10.383.000/tahun atau kalau dihitung sebulannya tidak sampai Rp 900.000, padahal di tahun ini upah minimum Lamongan sudah sebesar Rp 950.000.
“Artinya pendapatan masyarakat rata-rata per-bulannya masih dibawah standar upah minimum dan ini merupakan tantangan bagaimana dana pemerintah yang masuk ke desa tersebut menjadi pembangkit perekonomian mereka,” tandasnya. Acara itu ikuti oleh sejumlah Kasi Ekbang (Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan) dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) se-kecamatan di Kabupaten Lamongan.
