Industrialisasi perikanan butuh sinergi
RUSTAM AGUS Bisnis Indonesia
SURABAYA Industrialisasi sektor perikanan dinilai membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah guna menjamin tercapainya peningkatan daya saing dan kesinambungan produksi dari hulu hingga hilirnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo mengatakan industrialisasi perikanan sulit berjalan jika tidak ada keterkaitan yang kuat antara hulu yang menghasilkan bahan baku dan daya tarik di hilir menyangkut pengolahan dan pemasarannya sehingga upaya peningkatan daya saing harus dilakukan mencakup perbaikan di kedua sisi tersebut.
"Sinergitas pemerintah pusat, kalangan pemda, swasta dan masyarakat usaha lainnya menjadi kunci sukses upaya peningkatan daya saing tersebut," ujarnya saat menyerahkan bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka industrialisasi perikanan berupa sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan kepada Pemprov Jawa Timur yang diterima Wakil Gubernur Syaifullah Yusuf dan kepada 27 pemkab/kota se-Jatim di gedung Grahadi. Surabaya, kemarin.
Sektor kelautan dan perikanan, menurut Menteri, berpotensi besar menjadi motor penggerak roda pembangunan daerah dan nasional jika mampu dikelola dengan baik. Salah satu langkah strategisnya dengan memacu industrialisasi perikanan melalui program pemberdayaan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan para pelaku usahanya.
"Industrialisasi akan meletakkan pelaku perikanan dan kelautan sebagai subjek, bukan objek," tutur Cicip.
Kebijakan industrialisasi merupakan strategi dan program prioritas yang diambil Kementerian Kelautan dan Perikanan juga dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah pelaku usaha perikanan.
Dalam kunjungan kerjanya ke Jatim, selain menyerahkan bantuan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil, Menteri KP juga meninjau Akademi Perikanan Sidoarjo, dan Balai Karantina Ikan Kelas I Juanda, Surabaya.
Meningkatkan nilai
Wagub Syaifullah Yusuf mengatakan sejauh ini Jatim penyumbang terbesar sekitar 25% dari produksi ikan nasional termasuk hasil olahannya.
Di Jatim, menurutnya, terdapat lebih dari 130 unit usaha pengolahan ikan skala besar dan sedikitnya. 8.000 unit usaha ikan olahan skala mikro dan-kecil.
"Nah usaha perikanan rakyat inilah yang perlu terus dibantu untuk berkembang dan meningkatkan nilai tambah produknya."
Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan Rp39,34 miliar untuk pengadaan paket bantuan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bagi sejumlah daerah penghasil produk perikanan dan olahannya.
Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Victor Nikijuluw mengatakan anggaran pengadaan paket bantuan itu bersumber dari APBN senilai Rp24,74 miliar.
Sisanya dari alokasi dana dekonsentrasi Rp3,4 miliar dan sekitar Rp7,9 miliar dan sejumlah anggaran lainnya dari dana tugas pengembangan dan pemberdayaan sektor perikanan.
"Paket bantuan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran ini diarahkan untuk beberapa daerah penghasil produk perikanan, utamanya di Jawa."
Sumber : Bisnis Indonesia 22 Desember 2011,hal i2
