Dalam rangka Otonomy Award, Senin (6/2) bertempat di Aula Rakat Mupakat Kandangan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar ekpose program unggulan, penyampaian existing data dan indepth interview Pemkab HSS.
Sekretaris Daerah Drs. H. Achmad Fikry, M. AP memimpin acara tersebut. Hadir pada saat ekspose tersebut Asisten Administrasi Pemerintahan Drs. H. Iwan Friady, M. AP, para Kepala SKPD, Tim The Jawa Post Institute Of Pra Otonomy (JPIP) serta para Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah HSS.
Sekretaris Daerah Drs. H. Achmad Fikry, M. AP dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada tim JPIP. Sekretaris Daerah berharap dengan kedatangan tim JPIP dapat terus memberikan dorongan kepada Pemkab HSS sehingga bisa menghasilkan yang terbaik untuk HSS. Selanjutnya Sekretaris Daerah menyatakan bahwa hampir semua SKPD di Kab HSS mempunyai unggulan yang memberikan semangat kepada SKPD untuk terus beda dengan yang lain. Pemkab HSS juga mempunyai komitmen, meskipun dana terbatas tetap terus bisa memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat HSS.
Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah menyampaikan beberapa keunggulan Pemkab HSS yakni yang pertama sejak tahun 2004 pada hari jadi Kabupaten HSS yang ke 54 telah membentuk Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3) yang anggotanya adalah para tokoh masyarakat di masing-masing Kecamatan yang ada di Kab HSS yang bertugas menampung berbagai keluhan masyarakat pada kinerja aparatur pemerintah Kabupaten HSS. Dengan adanya KIP3 tren surat kaleng menurun drastis karena masyarakat sudah bisa menyalurkan keluh kesahnya melalui KIP3 yang bersidang 2 kali dalam sebulan dan disampaikan kepada bupati satu bulan sekali.
Kemudian yang kedua dikatakannya pada tahun 2009 dihadapan Menteri Pembangunan (Menpan) semua jajaran aparatur Pemkab HSS melakukan gelar kesiapan aparatur untuk melaksanakan RPJMD 2008-2013 dengan menandatangani kontrak kinerja antara semua pejabat dan pegawai untuk mempercepat pembangunan di HSS. Yang ketiga pembentukkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Yang keempat pembentukkan Desa Siaga, yang kelima Program Desa Model dimana desa sebagai ujung tombak terendah untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat.
Selanjutnya diungkapkannya HSS juga mempunyai Program Ampih Miskin, Santunan Kematian yang ditaruh di Bank Syariah, Guru Kunjung yang bertujuan untuk menyemaratakan kualitas pendidikan dimana guru-guru terbaik disebar di sebelas Kecamatan yang ada di HSS, ada Building School yang diharapkan dapat memunculkan bakal-bakal intelektual dibawah naungan Pondok Pesantren Al-Baladul Amin, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang memanfaatkan potensi air yang ada di HSS, Terminal, Rumah Sakit yang sudah berstatus BLUD. Selain itu juga, Pemkab HSS terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan menggunakan hak aksi biro yang mendahulukan pelayanan baru kemudian administrasi.
Dr. Ismiyati Rahayu menyatakan bahwa kedatangan JPIP untuk menindaklanjuti rapat koordinasi antara daerah dengan JPIP Kalimantan Selatan pada tanggal 12 Oktober 2011 dan tanggal 26 Januari 2012 beberapa waktu yang lalu yang bertujuan untuk membantu Pemda dalam merangkum program unggulan yang sesuai. Dikatakannya JPIP Kalsel akan memberikan satu perbedaan mengenai konsep-konsep keunggulan daerah. Dimana harus membalik paradigma daerah yang negative yang kemudian memuculkan prestasi-prestasi daerah untuk memberikan semangat bagi daerah lain.
Oleh karena itu, dengan adanya JPIP Otonomy Award tersebut dapat memberikan semangat pada daerah-daerah lain, Kecamatan-Kecamatan lain untuk memberikan kekuatan hukum atau SK pada masing-masing program yang ada di SKPD. Di JPIP ada 12 award yang nantinya akan diperebutkan yang terdiri dari yang pertama bagaimana mengembangkan kontes ekonomi apakah pemda sudah maksimal dalam menguatkan ekonomi lokal/masyakat. Yang kedua adalah pelayanan publik dan yang ketiga adalah politik lokal. Selain itu juga ada 2 unggulan yang akan di perebutkan yakni bagaimana cara menuntaskan kemiskinan dan bagaimana pemda melakukan pola-pola pembangunan infrastruktur tetapi dengan pola-pola yang mempertahankan lingkungan yang baik.
Dikatakannya bahwa pada kontek program yang dinilai adalah ide murni tidak mencontek siapa-siapa, unik, kekhasan, partisipasi masyarakat didalam program. (siska_hms)
